wajah majemuk pilkada kota kupang

Kota kupang merupakan kota berwajah majemuk. Di kota yang dijuluki kota karang ini terdapat beragam suku, agama dan ras. Ada suku-suku yang berasal dari pulau Timor, Rote,  Sabu, Sumba, Flores, Jawa, Bugis, Cina/Tionghoa, Batak, Manado, dsb. Ada agama Kristen dengan ragam denominasi, Islam dan Hindu. Kemajemukan kota Kupang membuktikan bahwa kota ini cukup ramah untuk aneka pendatang dan nyaman bagi penghuninya. Bukti lain bahwa  di kota kasih ini cukup minim konflik horizontal berbau SARA. Jadi, tidaklah lebay dan mengada-ada jika kota ini dijuluki kota kasih.

Kemajemukan yang menandai demografi kota ini, terlepas dari persentase jumlah dari setiap kelompok agama, ras dan suku, ini merupakan potret riil eksistensi bersama secara dalam dalam bingkai Republik Indonesia. Dengannya Pancasila sebagai jembatan emas kemajemukan bukan merupakan isapan jempol belaka. Artinya Pancasila sebagai sebuah prinsip esensial negara menjadi garda fundamental kesatuan. Kesatuan yang bukan berarti keseragaman, melainkan kesatuan dalam kerangka, ex pluribus unum, artinya dari yang majemuk itu hadirlah kesatuan.

Secara demografi politik sulit untuk memetakan kekuatan politik di kota Kupang. Meski harus jujur juga bahwa peta politik kota ini didominasi oleh etnis Rote dan Sabu plus etnis Timor. Dan kalau ditilik dari segi agama, kebanyakan struktur pemerintahan dikuasai oleh “kaum  Kristen.” Kehadiran kelompok lain mungkin presentasinya sedikit. Dengan demikian, menurut sebagian kalangan, mudah untuk meramalkan kemenangan pada pemilu kada kota Kupang, sebab kekuatan primordialitas yakni keluarga, suku plus uang menjadi factor yang relevan.

Mengingat pilkada kota Kupang sudah mulai terasa dengungnya, kita sudah bisa membaca akan bagaimanakah peta persaingan para balon (bakal calon) dalam pertarungan demokrasi itu. Sepintas dan dalam pengamatan awal, para calon merupakan representasi kemajemukan yang mewakili kelompok-kelompok yang telah disinggung di atas. Variasi latar belakang profesipun beragam; ada yang birokrat, pengusaha, legislative,  dan professional. Ini jelas menjadi wajah majemuk bagi pilkada kota. Namun yang menjadi pertanyaan, akankah terjadi persaingan yang fair di antara para competitor? Ataukah akan mengemuka sinyal primordialisme dan politik kesukuan dan agama?

Jika jawaban pertanyaan yang terakhir adalah “ya,” maka yang perlu kita antisipasi adalah rentannya isu agama dan suku menjadi bahan kampanye yang memojokan. Yang menjadi pertanyaan: milik siapakah kota Kupang ini? Jawabannya adalah milik semua warga yang mendiami kota ini baik secara juridis kependudukan maupun secara eksistensial politis. Para pemilih potensial dan pemilih tetap dalam pilkada kota juga belum dipetakan secara jelas, karena tiap tahun pasti ada penambahan pertumbuhan penduduk baik dari segi usia pemilih maupun penambahan pendatang, seperti mahasiswa, pencari kerja dan professional. Dan dari pemetaan sederhana ini terlihat bahwa skema susunan pemilih juga majemuk, multikulrural plus multietnis dan agama. Lantas, bagaimana mengolah demokrasi dalam konteks pembangunan keragaman?

Yang pasti semua pemain dalam kancah demokrasi dalam hal ini pemilu kada kota kupang harus bermain indah, seni, dan tetap menjaga ko-eksistensi yang saling mendukung satu sama lain. Artinya, kerangka hukum dan norma ko-eksistensi tetap dijaga. Sebab, tujuan sebuah proses demikrasi adalah kemaslahatan semua warga, dalam hal ini warga kota. Itu berarti kemaslahatan menjadi tujuan proses. Apapun yang terjadi kemajemukan yang damai menjadi prinsip yang penting dan fundamental.

Bagaimana mengolah kemajemukan wajah demokrasi ini sehingga memungkinkan politik partisipatoris yang riil di kota Kupang? Jawabannya adalah dengan mengolah kemejukan SARA, pendapat, ideologi, menjadi sebuah kekuatan untuk menentukan kepemimpinan di kota ini. Kota Kupang butuh pemimpin, bukan sekadar “kepala.” Kepala hanya mengejar jabatan dan kekuasaan, sementara pemimpin berorientasi memajukan dan membawa kemaslahatan bagi seluruh warga sembari melupakan kepentingan kelompok primordialnya untuk memerhatikan kepentingan yang lebih besar. Kemajemukan adalah potensi dalam demokrasi di mana daerinya diharapkan muncul figur pemimpin.. Tanpa  kemajemukan wajah demokrasi menjadi pemandangan yang homogen yang terkungkung dalam situasi statis tanpa perubahan. Mudah-mudahan warga kota kupang dapat belajar banyak dari keragaman, bahwa bukan lagi faktor SARA dan identitas primordial yang menentukan keterpilihan, melainkan pada kualitas pemimpin potensial yang didukung. Dan semoga dukungan itu reealistis, yakni pada figur ygn sungguh dapat membawa perubahan, tidak peduli dari mana asal, apa agama dan sukunya. (*)

Posted on 23 September 2011, in ARTIKEL, Masalah sosial, OPINI, Ulasan Politik and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: