Korupsi: mesin penggerus negara

Menarik untuk menyimak pernyataan ketua KPK, Busyro Muqodas berkaitan dengan vonis ringan yang dijatuhkan hakim atas Mindo Rosalina Manulang, terpidana kasus suap Wisma Atlit; “Korupsi merupakan mesin penggerus Negara dan memiskinkan masyarakat.” (Headline News MetroTV, 22 September 2011) Hal itu sejajar dengan pernyataan bahwa koruptor merupakan operator mesin penggerus harta negara itu. Dengan tahu dan mau koruptor menghancurkan masa depan negeri ini dengan menghancurkannya perlahan-lahan dengan menjarah uang negara.
Korupsi yang menjadi sebuah kejahatan sistemik tidak hanya berdampak pada hilangnya harta publik sekarang, melainkan menghancurkan masa depan Negara baik dari segi financial maupun moral politik. Bagaimana tidak, semakin subur korupsi, maka semakin subur pula korupsi untuk menutupi korupsi itu. Artinya, korupsi merupakan sebuah jejaring kejahatan yang berantai.
“All power tend to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” kata Lord Acton. Mungkin bagian terakhir pernyataan terkenal ini kurang relevan dengan situasi Indonesia, dimana kekuasaan semakin terbagi, ada yang di eksekutif, legislatif, perangkat hukum, media, public, dsb. Singkat kata, kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan “terbagi.” Salah satu elemen tidak lagi memiliki otoritas mutlak, kecuali hukum. Sebab, semua warga Negara sama kedudukannya di hadapan hukum.
Kekuasaan yang korup biasanya berhubungan begitu romantis dengan korporasi yang korup juga, ditambah lagi kalau perangkat hukum itu sendiri adalah korup. Boleh dibilang carut marut perkara korupsi semakin subur manakala trilogy politik, penguasa, pengusaha, dan perangkat hukum bekerja apik untuk menggerus uang Negara.
Begitu lengkap jika kekuasaan, perangkat hukum korup dan korporasi penjilat memainkan aksinya dalam lingkar korupsi. Yang ada proses hukum menjadi formalitas dengan hanya menghukum pemain-pemain kecil sebagai tumbal. Sementara, skema kooptasi penguasa, pengusaha dan perangkat hukum kotor sungguh bermain indah sembari mempertunjukan bahwa penguasa sungguh menjujung tinggi supremasi hukum.
Dengannya, tidaklah keliru jika ada pernyataan bahwa korupsi merupakan budaya lazim kekuasaan. Berkuasa tanpa modal itu tidak masuk akal. Memperoleh modal besar tanpa bermain licik juga tidak mungkin. Maka untuk mencapai kekuasaan dan melanggengkannya maka korupsilah yang menjadi mungkin. Di sini korupsi seolah-olah menjadi aktus politik. Padahal aktus politik bertujuan untuk mencapai kemaslahatan semua yang dipimpin, bukan memanipulasinya untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, benarlah pernyataan filsuf Prancis Emmanuel Levinas bahwa, “Politik merupakan seni untuk meraih kekuasaan dengan segala cara.” Dan korupsi adalah aktus politik yang mungkin untuk meraih plus mempertahankan kekuasaan.
Politik korupsi merupakan kejahataan kemanusiaan karena merampok hak-hak publik. Kejahatan kemanusiaan, karena mencuri di rumah “orang miskin.” Pantaslah jika in se korupsi itu adalah sebuah kebusukan secara esensial baik pada tataran kata maupun pernyataan. Artinya kata korupsi itu sendiri mengandung makna busuk dan kebusukan, dan tindakan korup itu sendiri merupakan kebusukan.

Setiap bentuk kekuasaan membutuhkan “logistik” untuk memperoleh kedudukan dan tahta. Logistik itu adalah uang dan transaksi jabatan plus peluang politik. Dan logistic untuk mencapai kekuasaan politik mau tidak mau membutuhkan sponsor. Sponsornya adalah kalangan pengusaha yang diimingi proyek besar Negara. Proyek besar itu menjadi jualan kekuasaan bagi pengusaha. Pengusaha menggunakan momen kampanye dan promosi kekuasaan untuk menanam jasa pada pemimpin potensial. Setelah dia yang didukung telah mencapai kursi yang diinginkan, maka saatnya pengusaha memanen proyek. Proyek yang sebagian besar juga berproses dalam skema korupsi.
Penggerusan uang Negara dan hak-hak publik semakin lama semakin liar di negeri ini. Dan tanpa malu para koruptor menampilkan wajah tak bernoda di hadapan public. Hemat saya, kita harus melakukan provokasi politik yang lebih keras untuk menghancurkan lingkar korupsi trilogy korup. Dan pada sisi lain pendidikan anti korupsi sedini mungkin ditanamkan dalam proses pendidikan. Bila perlu kurikulum nasional memberi ruang bagi mata pelajaran anti korupsi di sekolah-sekolah. Aksi politik anti korupsi dan anti politik busuk harus lebih proakaktif dan provokatif karena kita ingin Negara ini maju. Ya maju…(*)

Posted on 23 September 2011, in ARTIKEL, Masalah sosial, OPINI, Ulasan Politik and tagged , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: